Pekanbaru, (antarariau.com) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau menyatakan sebanyak 4.500 petugas pengawas pemilu lapangan pada pemilihan kepala daerah setempat tidak menerima gaji akibat terkendala anggaran.
"Kami hanya menerima pencairan anggaran sebesar Rp5 miliar dan telah digunakan sebanyak Rp4,54 miliar atau sekitar 90 persen untuk membayar biaya operasional dan honorarium Bawaslu Riau dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta kecamatan selama tiga bulan," kata Komisioner Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada Antara di Pekanbaru, Selasa.
Sementara untuk gaji atau honorarium Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sejauh ini belum dapat dianggarkan karena keterbatasan anggaran.
Ia menjelaskan, sebelumnya Bawaslu mengajukan anggaran sebesar Rp75 miliar ke Pemerintah Provinsi Riau untuk seluruh tahapan pengawasan Pilkada Riau 2013.
Namun pihak Pemprov Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat kata dia, hanya merealisasikan Rp10 miliar saja.
Itu pun, demikian Rusidi, pencairannya dilakukan bertahap, yakni Rp5 miliar pada Juni 2013 dan setengahnya lagi sampai sejarang tidak juga dicairkan dengan alasan yang tak jelas.
Ia mengatakan, bahwa Bawaslu Riau telah mengajukan usulan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan tahun 2013 terkait honorarium PPL selama dua bulan dan honorarium Bawaslu Riau dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta kecamatan selama enam bulan yang sampai saat ini masih terutang.
Pengawas Pilkada Tak Gajian Akibat Terkendala Anggaran
