Gubernur Riau Protes Pemindahan ISG

Kesra

Pekanbaru, (antarariau.com) - Gubernur Riau Rusli Zainal menyatakan kekecewaannya terhadap pemindahan lokasi pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) dari Provinsi Riau ke DKI Jakarta sebagai keputusan sepihak dari Menpora Roy Suryo tanpa mempertimbangkan kerugian panitia daerah.
    
"Saya memahami Menpora membuat keputusan sepihak seperti itu kerena beliau baru diberi amanah menjadi Menpora, dan beliau tidak mengikuti bagaimana beratnya kami selama tiga tahun  mempersiapkan ISG ini," kata Rusli Zainal dalam keterangan pers di Pekanbaru, Selasa.

    Protes itu disampaikan terkait pernyataan Menpora Roy Suryo di Jakarta, Senin (22/4), mengenai pemindahan lokasi ISG III ke Jakarta karena pertimbangan tertentu. Alasan pemindahan diantaranya karena panitia daerah Riau dinilai belum siap akibat kendala hutang di Stadion Utama Riau, kesiapan sejumlah arena, waktu yang mepet dengan palaksanaan Pilkada Gubernur Riau, serta status hukum Gubernur Riau Rusli Zainal yang menjadi tersangka kasus korupsi.

    Menurut Rusli, pembatalan sepihak itu akan merugikan panitia daerah dalam hal pertanggungjawaban. Karena sejak empat bulan lalu, lanjutnya, panitia daerah sudah merekrut lebih dari 4.000 orang pendamping (liaison officer/LO) dan 825 penerjemah, serta belum lagi perbaikan-perbaikan arena yang sudah dilakukan dengan anggaran daerah.

    Ia menilai, keputusan Menpora tidak menghargai jerih payah dan perjuangan panitia daerah, agar pelaksanaan iven internasional tersebut tetap bisa terlaksana di Riau, sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya melalui Keputusan Presiden.

    "Harusnya Menpora memberikan solusi, mendorong pembangunan daerah sesuai semangat otonomi melalui olahraga. Ini yang sedang kami perjuangan dan sudah disiapkan lahir batin selama tiga tahun. Tapi semuanya seperti tidak ada dihargai sama sekali oleh Menpora," tegas Rusli Zainal yang juga Ketua Pelaksana Panitia Daerah ISG III.

    Ia menilai penyelenggaraan ISG, meski diakui banyak kendala, namun jika semua pemangku kebijakan mulai dari pemerintah pusat dan daerah saling bekerja sama dengan niat baik, maka semua persoalan bisa diatasi. Seperti penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, yang seharusnya juga menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, telah sukses diselenggarakan dengan banyak menelan anggaran daerah.

    Terlebih lagi, lanjutnya, tim "technical delegate" ISG sudah empat kali ke Riau dan menyatakan tidak ada masalah berarti.

    Karena itu, ia sangat menyayangkan keputusan Roy Suryo untuk keputusan sepenting itu, tidak mengundang perwakilan panitia daerah untuk berdiskusi lebih dulu, namun langsung memutuskan tanpa memikirkan dampak keputusan itu.

    "Padahal, saat Menpora ke Riau, beliau menegaskan dan berjanji ISG tetap di Riau. Itu pernyataan resmi di hadapan panitia, tokoh masyarakat dan media. Tapi sekarang tiba-tiba ada pernyataan berbeda, lewat media pula," sesal Rusli.

    Rusli tidak menafikan, bila status tersangka dalam kasus korupsi dirasa mengganggu pelaksanaan ISG. Namun, ia mengatakan harusnya Menpora tahu, sistem pemerintahan bukan di tangan gubernur seorang.

    "Penetapan saya sebagai tersangka, juga bagian dari musibah yang harus saya tanggung karena ingin melaksanakan sebaik-baiknya tugas, amanah dan marwah daerah. Jadi persoalan tuan rumah ISG, saya mengajak Menpora, mari kita dudukan bersama dan Menpora hendaknya menghargai suara-suara dari daerah, jangan sepihak saat mengambil keputusan penting," kata Rusli Zainal.

    Karena itu, ia berharap dalam waktu dekat segera ada pertemuan antara Kemenpora, KOI, KONI dan panitia daerah ISG, untuk membicarakan secara jelas duduk persoalannya.

related post