BKKBN Riau Percepat Grand Design Pengendalian Penduduk

Birokrasi

Pekanbaru, (antarariau.com) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Provinsi Riau, terus mempercepat penyelesaian penyusunan "grand design" pengendalian penduduk untuk meningkatkan kualitas program KB menuju kelurga sejahtera.

"Grand design pengendalian penduduk ini diperlukan guna meningkatkan pencapaian program KB yang kini masih menghadapi sejumlah kendala itu," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Endang Muryati di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan itu terkait belasan permasalahan yang kini dihadapi BKKBN Riau dalam mengiatkan program KB mulai dari belum terlaksananya sosialisasi pendidikan kependudukan bagi instansi terkait dan mitra kerja BKKBN, sehingga dibutuhkan grand design tersebut pengendalian penduduk tersebut.

Menurut dia, grand design ini aksn disesuaikan dengan hasil proyeksi penduduk dan sensus penduduk yang terbaru, sedangkan sasarannya semua kabupaten dan kota sehingga nantinya akan memiliki grand design pengendalian kualitas penduduk.

Untuk mendukung kebijakan tersebut dibutuhkan juga pengembangan peran mitra kerja dan jejaring yaitu dengan pusat penelitian kependudukan UNRI, koalisi kependudukan Indonesia, FAPSEDU, IPADI dll.

"Gran design ini perlu disosialisasikan ke kabupaten dan kota se-Provinsi Riau, agar bisa menjadi rujukan yang sama dalam menggiatkan program KB," katanya.

Sementara itu,  sejumlah persoalan yang kini masih dihadapi BKKBN adalah belum optimalnya sosialisasi program pengendalian kependudukan baik pada tingkat provinsi atau kabupaten dan kota.

Selain itu, belum optimalnya peran serta mitra kerja yang telah terbentuk yaitu koalisi kependudukan, pusat penelitian kependudukan, juga belum terlaksananya mitra kerja yang mendukung  pelaksanaan analisis dampak kependudukan.

"Masih lemahnya pembinaan peserta KB aktif, rendahnya pelayan non MKJP pada kegiatan yang bersifat momentum terutam alat kontrasepsi pil, berkurangnya jumlah petugas lapangan, juga  menjadi amsalah krusial BKKBN," katanya.

Selain itu, disparitas kasus hamil tidak diinginkan antarwilayah masih masih tinggi, serta kurang berkembangnya kelompok UPPKS  dalam usahanya karena kurang pelatihan dan pengelolaan kelompok UUPKS .

Bahkan terhadap masalah Tim Kontap Pria sudah dilatih namun belum berperan secara optimal karena sulit mendapatkan akseptor dan disamping itu belum semua tim dibekali dengan vasektomi kit.

"Untuk meningkatkan kelansungan usaha kelompok UPPKS dilakukan kegiatan pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui peningkatan keterampilan akses sumber daya terhadap keluarga akseptor dengan usaha ekonomi produktif, orientasi pengelola kelompok UPPKS," katanya.

Karena itu, grand design itu penting untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk, dan jika pertumbuhan penduduk tinggi akan menimbulkan dampak yang kurang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah, serta berimplikasi luas dalam berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan kesehatan, tenagakerja, sandang pangan, papan serta keamanan.

related post