KPU Rohil Siapkan 1.390 TPS Pilgubri

id kpu rohil siapkan 1390 tps pilgubri

Bagansiapiapi (antarariau.com) - Aparat KPU Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akan menyiapkan sebanyak 1.390 TPS sebagai tempat warga menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilihan gubernur provinsi Riau pada September 2013.

"Kalau kita perkirakan jumlah TPS di Rohil pada pelaksanaan Pilgubri pada September mendatang sekitar 1.390 TPS. Perkiraan kita ini didasarkan pada perkembangan jumlah pemilih yang relatif naik dibanding saat pilkada Rohil alu," ungkap Ketua KPU Rohil H Azhar Syakban didampingi Ketua Teknis Penyelenggaraan Pilgubri, Agussalim di Bagansiapiapi, Rabu.

Terkait tahapan persiapan Pilgubri di Rohil, pihak KPU Rohil merencanakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di lima belas kecamatan yang ada di Rohil pada awal Februari mendatang. Dan tidak berapa jauh jaraknya. "Kita juga akan membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sebelumnya tentu saja dilakukan seleksi terhadap masing-masing calon anggota PPK dan PPS," ujar Azhar Syakban.

Anggota PPK dan PPS yang dipilih nantinya harus merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas, jujur, minimal tamat SMA tidak aktif di partai politik dalam lima tahun terakhir, berumur minimal 25 tahun. "Kita nantinya akan menyeleksi calon anggota PPK dan PPS, baik seleksi administrasi maupun seleksi pengetahuan khususnya pengetahuan kepemiluan serta undang-undang pemilu yang ada," ucap Agussalim.

Anggota PPK yang dibentuk KPU Rohil berjumlah lima orang per setiap kecamatan, sedangkan anggota PPS yang dipilih berjumlah tiga orang per setiap desa/kepenghuluan. Masa jabatan anggota PPK maupun PPS selama delapan bulan yang besaran gajinya sebesar Rp1 juta/anggota.

PPK merupakan perpanjangan tangan dari KPUD yang berkedudukan di kecamatan memiliki tugas teknis di lapangan seperti menyiapkan logistik pemilihan dan menyiapkan daftar pemilih.

"Kalau daftar pemilih, saat ini kita belum tahu berapa jumlahnya. Kita tetap memakai metoda lama dengan mengambil data dari pihak Dinas Kependudukan. Data itu baru kita validasi hingga ke tingkat bawah. Ini dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilihan (PPDP) nantinya ," tambah Agussalim lagi.